OPINI – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), beserta jajaran DPD APDESI Sultra, diundang untuk menghadiri pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. H. Ali Ghufron Mukti, M.Sc. Pertemuan ini membahas program strategis yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di desa-desa melalui penyediaan makanan gratis. Program ini berlandaskan kebijakan pemerintah pusat dan merupakan salah satu program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Prof. Ali Ghufron menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional, APDESI, dan pemerintah desa untuk memastikan keberhasilan program ini. Dapur gizi akan dibangun di berbagai desa untuk menyajikan hingga 3.000 porsi makanan per hari bagi setiap desa yang terdaftar. Bagi desa-desa dengan populasi pelajar yang besar, seperti di Kabupaten Muna Barat, akan dibangun beberapa dapur di lokasi-lokasi strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Program ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui dukungan pada para petani lokal dan pembukaan lapangan kerja.
Tujuan dan Manfaat Program Makan Gratis di Desa
Program makan gratis ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat dengan meningkatkan asupan gizi anak-anak dan masyarakat umum. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat gizi buruk dan stunting di desa. Program ini juga akan mendukung para petani lokal, mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada rantai distribusi makanan dari luar, dan meningkatkan kualitas hidup di desa.
Selain itu, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ketahanan pangan di desa yang mandiri, sehingga desa tidak lagi bergantung pada pasokan pangan dari kota-kota besar. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengedepankan prinsip ekonomi berkeadilan, program ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di setiap desa.
Rencana Pembangunan Dapur Gizi dan Skema Pengelolaannya Sebagai upaya nyata dalam mewujudkan program makan gratis, Badan Gizi Nasional telah merancang skema pembangunan dapur gizi yang akan tersebar di berbagai desa. Setiap dapur gizi dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan per hari, dengan fokus pada kebutuhan siswa sekolah dan masyarakat sekitar. Misalnya, di Kabupaten Muna Barat yang memiliki sekitar 23.000 siswa, direncanakan akan dibangun 8 dapur di lokasi-lokasi yang strategis untuk memastikan distribusi makanan dapat berjalan dengan baik.
Setiap dapur gizi ini akan mempekerjakan sekitar 40 orang, yang bertanggung jawab dalam pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada masyarakat. Pengelolaan dapur gizi ini melibatkan peran penting dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional dapur gizi. Dengan melibatkan BUMDes, desa memiliki kendali langsung dalam mengatur distribusi dan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah mereka.
Dukungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Pilar Pengelola Dapur Gizi
BUMDes berperan sebagai pilar utama dalam pengelolaan program makan gratis ini. Melalui peran BUMDes, masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam mendukung program ini sekaligus mengelola sumber daya yang ada di desa secara mandiri. BUMDes akan berfungsi sebagai lembaga pengelola yang memastikan agar setiap dapur gizi beroperasi dengan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan dapur ini mencakup pemilihan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi ke setiap titik sasaran di desa.
Selain menjadi motor utama dalam distribusi makanan, BUMDes juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program makan gratis ini didapatkan langsung dari para petani setempat tanpa perantara atau tengkulak. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para petani lokal mendapatkan keuntungan maksimal, sekaligus mengurangi potensi monopoli oleh pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat desa.
BUMDes juga diharapkan dapat melakukan pelatihan dan pendampingan bagi warga yang bekerja di dapur gizi. Dengan demikian, setiap desa akan memiliki tenaga kerja yang terlatih dalam bidang pengolahan makanan dan manajemen dapur, yang nantinya juga bisa membuka peluang kerja baru di desa.
Pemberdayaan Pekarangan Rumah untuk Ketahanan Pangan Desa
Program makan gratis ini turut mendorong pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri. Setiap rumah tangga di desa didorong untuk memanfaatkan pekarangan mereka untuk menanam berbagai sayuran, beternak ayam, sapi, maupun unggas lain yang hasilnya bisa menjadi suplai bahan dapur gizi. Ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan pangan tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.
Dengan menggalakkan budaya bercocok tanam dan beternak secara mandiri, masyarakat desa dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Selain itu, pekarangan rumah yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan sayuran, daging, dan produk pangan lainnya yang dapat dijual kepada dapur gizi, sehingga menciptakan mata pencaharian baru bagi masyarakat desa.
Pengadaan Bahan Pangan Langsung dari Petani untuk Keadilan Ekonomi
Dalam rangka mendukung petani lokal, Badan Gizi Nasional memastikan bahwa semua bahan pangan untuk program makan gratis ini akan dibeli langsung dari petani tanpa perantara. Prof. Ali Ghufron menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memberdayakan petani kecil dan menghindari keterlibatan tengkulak atau korporasi besar yang bisa saja mengambil keuntungan lebih besar daripada para petani lokal.
Dengan membeli hasil tani langsung dari petani setempat, harga beli dapat diatur dengan lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Skema ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan para petani, tetapi juga memastikan bahwa program makan gratis dapat berkelanjutan. Program ini juga diharapkan menjadi model distribusi pangan di Indonesia yang lebih berkeadilan dan pro-petani.
Program makan gratis ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam melakukan sosialisasi program ini serta memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan pekarangan rumah dan mendukung dapur gizi. Ketua DPD APDESI Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa APDESI siap mendukung keberlanjutan program ini dengan melibatkan seluruh perangkat desa dan BUMDes yang ada.
Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang berkelanjutan di desa. Diharapkan setiap desa di Indonesia dapat mengadopsi model ketahanan pangan ini yang mandiri, adil, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Program makan gratis melalui pembangunan dapur gizi di desa merupakan salah satu upaya strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkeadilan di Indonesia. Dengan melibatkan BUMDes dan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan petani lokal. Pemberdayaan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri juga diharapkan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Oleh : La Ode Alwi Haidatul. SP Ketua APDESI SULTRA
